DPRD Baubau

Loading

Archives April 2025

  • Apr, Wed, 2025

Partisipasi Warga dalam Kebijakan Daerah Baubau

Pendahuluan

Partisipasi warga dalam kebijakan daerah merupakan aspek penting untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Di Baubau, sebuah kota yang terletak di Sulawesi Tenggara, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan hak yang dijunjung tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan dan memastikan bahwa kepentingan warga terakomodasi dengan baik.

Peran Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan

Masyarakat Baubau memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan daerah. Melalui forum-forum musyawarah, warga dapat menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka terkait berbagai isu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, masyarakat sering diundang untuk memberikan masukan tentang lokasi dan jenis infrastruktur yang dibutuhkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Contoh Partisipasi yang Efektif

Salah satu contoh partisipasi warga yang efektif di Baubau dapat dilihat dalam program pembangunan taman kota. Pemerintah daerah mengadakan serangkaian diskusi publik yang melibatkan warga untuk menentukan desain dan fasilitas yang diinginkan dalam taman tersebut. Warga menyampaikan ide-ide kreatif, seperti penambahan fasilitas olahraga dan area bermain anak. Hasil dari diskusi ini bukan hanya menciptakan taman yang fungsional, tetapi juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas umum.

Tantangan dalam Partisipasi Warga

Meskipun partisipasi warga di Baubau semakin meningkat, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam proses kebijakan. Banyak warga yang merasa bahwa suara mereka tidak akan didengar, sehingga enggan untuk berpartisipasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.

Langkah Menuju Peningkatan Partisipasi

Pemerintah Baubau dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi warga. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi mengenai program-program pemerintah. Misalnya, pembuatan aplikasi mobile yang memungkinkan warga untuk memberikan saran atau kritik mengenai kebijakan yang sedang dijalankan. Melalui cara ini, diharapkan lebih banyak warga yang terlibat dan merasa memiliki andil dalam pembangunan daerah.

Kesimpulan

Partisipasi warga dalam kebijakan daerah Baubau adalah elemen krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan responsif. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, dengan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat, partisipasi ini dapat ditingkatkan. Keterlibatan aktif warga tidak hanya akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik, tetapi juga membangun rasa kebersamaan yang kuat di antara masyarakat Baubau.

  • Apr, Wed, 2025

Pengawasan Pelaksanaan Perda Baubau

Pentingnya Pengawasan Pelaksanaan Perda di Baubau

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat diterapkan secara efektif. Di Baubau, pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan program yang telah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta hukum yang berlaku. Pengawasan yang baik dapat membantu mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan

Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan Perda. Dengan partisipasi aktif, masyarakat dapat memberikan masukan dan melaporkan jika ada pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan. Misalnya, jika ada kebijakan tentang pengelolaan sampah yang tidak dilaksanakan dengan baik, masyarakat dapat melaporkan hal ini kepada pihak berwenang. Keterlibatan masyarakat juga dapat mendorong transparansi dan memotivasi pemerintah untuk lebih bertanggung jawab.

Tantangan dalam Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Perda di Baubau tidak tanpa tantangan. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam melakukan pengawasan. Selain itu, adanya kendala komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat juga bisa menghambat proses pengawasan. Dalam beberapa kasus, ada masyarakat yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait dengan Perda, sehingga tidak bisa berpartisipasi dengan baik dalam pengawasan.

Studi Kasus: Pelaksanaan Perda tentang Lingkungan Hidup

Salah satu contoh nyata dari pengawasan pelaksanaan Perda di Baubau adalah Perda tentang lingkungan hidup. Perda ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengatur tata cara pengelolaan sumber daya alam. Namun, dalam implementasinya, seringkali ditemukan pelanggaran, seperti pembakaran sampah yang tidak sesuai prosedur. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pelanggaran tersebut dapat diminimalisir dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dapat meningkat.

Solusi untuk Meningkatkan Pengawasan

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan Perda, beberapa langkah dapat diambil. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di instansi terkait melalui pelatihan dan pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membangun sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat melaporkan pelanggaran dengan cepat. Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan juga dapat menjadi solusi yang efektif, seperti aplikasi untuk melaporkan pelanggaran secara langsung.

Kesimpulan

Pengawasan pelaksanaan Perda di Baubau adalah elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan melibatkan masyarakat dan mengatasi berbagai tantangan, diharapkan pelaksanaan Perda dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pengawasan yang efektif tidak hanya akan mencegah penyimpangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

  • Apr, Wed, 2025

Peran DPRD Dalam Pembangunan Ekonomi

Pengenalan Peran DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah. Sebagai lembaga legislatif, DPRD bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur berbagai kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam konteks ini, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Fungsi Legislasi DPRD

Salah satu fungsi utama DPRD adalah legislasi. DPRD berperan aktif dalam merumuskan peraturan daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, banyak daerah yang mengeluarkan peraturan yang mendorong investasi lokal dan asing. Dengan adanya peraturan yang jelas dan mendukung, investor merasa lebih aman untuk menanamkan modal mereka, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah.

Pengawasan terhadap Kebijakan Ekonomi

Selain fungsi legislasi, DPRD juga memiliki tugas pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh eksekutif. DPRD dapat mengevaluasi dan memantau pelaksanaan program-program ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Contohnya, jika pemerintah daerah meluncurkan program pemberdayaan UMKM, DPRD perlu memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan mengawasi implementasi kebijakan, DPRD dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan.

Peran dalam Penyusunan Anggaran

DPRD juga terlibat dalam proses penyusunan anggaran daerah. Dalam hal ini, DPRD berperan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran mendukung sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika ada alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, DPRD harus memastikan bahwa proyek tersebut benar-benar dibutuhkan dan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Dengan demikian, DPRD membantu mengarahkan sumber daya ke arah yang lebih produktif.

Fasilitator antara Pemerintah dan Masyarakat

DPRD juga berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui berbagai forum dan pertemuan, DPRD dapat mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pembangunan ekonomi. Misalnya, dalam suatu daerah yang memiliki potensi pariwisata, DPRD dapat mengadakan diskusi dengan pelaku usaha lokal untuk menggali ide-ide inovatif yang dapat menarik lebih banyak wisatawan. Dengan memperhatikan masukan dari masyarakat, DPRD dapat membantu pemerintah daerah merancang kebijakan yang lebih efektif.

Contoh Kasus Nyata

Sebagai contoh, di salah satu daerah yang berada di pinggiran kota besar, DPRD telah berhasil mendorong pengembangan industri kreatif. Dengan mengesahkan peraturan yang memberikan insentif kepada pelaku industri, daerah tersebut melihat peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah. Hasilnya, tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan identitas lokal yang kuat, sehingga menarik perhatian wisatawan yang mencari pengalaman autentik.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, peran DPRD dalam pembangunan ekonomi sangatlah strategis. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan keterlibatan dalam proses anggaran, DPRD dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, DPRD berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

  • Apr, Tue, 2025

Penyusunan Rencana Anggaran Baubau

Pendahuluan

Penyusunan rencana anggaran merupakan langkah penting dalam pengelolaan keuangan suatu daerah. Di Baubau, proses ini tidak hanya melibatkan perencanaan finansial, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat menjawab tantangan yang ada dan memberikan manfaat yang maksimal bagi warga.

Tujuan Penyusunan Rencana Anggaran

Salah satu tujuan utama dari penyusunan rencana anggaran adalah untuk menyediakan panduan yang jelas dalam penggunaan sumber daya keuangan. Rencana ini harus mencakup semua sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Misalnya, anggaran untuk pembangunan jalan yang rusak di Baubau dapat meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, rencana anggaran yang baik harus dapat merespons kebutuhan mendesak di masyarakat.

Proses Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran di Baubau melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, pengumpulan data dan informasi terkait kebutuhan masyarakat menjadi langkah awal yang krusial. Melalui forum diskusi, pemerintah daerah dapat menangkap aspirasi dan harapan warga. Contohnya, jika masyarakat menginginkan peningkatan fasilitas kesehatan, hal ini harus dicatat dan diintegrasikan ke dalam rencana anggaran.

Selanjutnya, analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan untuk menentukan prioritas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada dampak yang mungkin ditimbulkan. Misalnya, jika ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sekolah yang rusak, maka anggaran untuk sektor pendidikan harus menjadi prioritas.

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam penyusunan rencana anggaran. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan riil yang ada. Di Baubau, pemerintah sering kali mengadakan pertemuan terbuka untuk mendiskusikan rancangan anggaran. Melalui cara ini, warga dapat memberikan masukan langsung, sehingga anggaran yang disusun lebih sesuai dengan harapan masyarakat.

Sebagai contoh, jika dalam pertemuan ditemukan bahwa masyarakat membutuhkan taman bermain bagi anak-anak, maka anggaran untuk kebutuhan tersebut dapat dimasukkan ke dalam rencana. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan.

Pengawasan dan Evaluasi Anggaran

Setelah rencana anggaran disusun dan disetujui, tahap berikutnya adalah pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan sesuai dengan rencana dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Baubau, pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran.

Misalnya, jika anggaran untuk pembangunan infrastruktur tidak digunakan secara optimal, evaluasi dapat membantu menemukan penyebabnya, seperti kurangnya koordinasi antara dinas yang terlibat. Dengan adanya evaluasi yang transparent, masyarakat juga dapat mengetahui sejauh mana anggaran berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Kesimpulan

Penyusunan rencana anggaran di Baubau adalah proses yang kompleks dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat menyusun anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Proses ini tidak berhenti pada penyusunan, tetapi juga melibatkan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap dana yang ada dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan demikian, melalui rencana anggaran yang baik, Baubau dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

  • Apr, Tue, 2025

Upaya Pemberantasan Korupsi Baubau

Pengenalan Korupsi di Baubau

Korupsi adalah masalah serius yang mengancam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah, termasuk Baubau, sebuah kota di Sulawesi Tenggara. Praktik korupsi dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Upaya Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Baubau telah mengambil berbagai langkah untuk memberantas korupsi. Salah satu inisiatif utama adalah pembentukan tim satgas antikorupsi yang bertugas untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah. Tim ini bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Kejaksaan dan Kepolisian, untuk menindaklanjuti laporan-laporan dugaan korupsi.

Sebagai contoh, pada tahun lalu, tim ini berhasil mengungkap penyimpangan dalam proyek pembangunan infrastruktur yang didanai oleh APBD. Hasil investigasi menunjukkan adanya mark-up harga dan penggunaan bahan bangunan yang tidak sesuai standar. Tindakan tegas diambil untuk menuntut para pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, program pendidikan anti-korupsi diperkenalkan di berbagai sekolah dan komunitas di Baubau. Melalui seminar, lokakarya, dan kampanye kesadaran, masyarakat diberikan pemahaman tentang dampak negatif korupsi serta cara melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui.

Misalnya, sebuah sekolah menengah di Baubau mengadakan lomba esai tentang korupsi, yang diikuti oleh siswa-siswa dari berbagai latar belakang. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya integritas, tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan di lingkungan mereka.

Peran Media dalam Pemberantasan Korupsi

Media juga memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Baubau. Dengan meliput berita-berita terkait korupsi dan kebijakan antikorupsi, media membantu memberikan informasi kepada masyarakat dan mendorong akuntabilitas publik. Investigasi yang dilakukan oleh jurnalis dapat mengungkap praktik korupsi yang mungkin tidak terdeteksi oleh pihak berwenang.

Contohnya, sebuah lembaga media lokal melakukan investigasi mendalam tentang penggunaan dana bantuan sosial di Baubau. Penyelidikan ini mengungkapkan adanya penyalahgunaan hingga dana tersebut tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Berita tersebut menjadi sorotan publik dan mendorong pemerintah untuk melakukan audit atas program tersebut.

Kolaborasi dengan Organisasi Non-Pemerintah

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga merupakan aspek penting dalam upaya pemberantasan korupsi. NGO sering kali memiliki sumber daya dan keahlian dalam mengawasi proyek-proyek publik dan memberikan masukan kepada pemerintah.

Sebagai contoh, sebuah NGO di Baubau mengadakan program pemantauan anggaran yang melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan dana publik. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran daerah.

Kendala dalam Pemberantasan Korupsi

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pemberantasan korupsi di Baubau masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya sumber daya dan dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, budaya korupsi yang sudah mengakar di beberapa sektor juga menyulitkan upaya pemberantasan.

Kasus-kasus intimidasi terhadap whistleblower juga menjadi masalah serius, di mana individu yang melaporkan tindakan korupsi sering kali dihadapkan pada ancaman dan tekanan. Hal ini menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan.

Kesimpulan

Upaya pemberantasan korupsi di Baubau memerlukan kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, media, dan organisasi non-pemerintah. Meskipun tantangan masih ada, dengan komitmen yang kuat dan partisipasi aktif dari semua elemen, diharapkan Baubau dapat mencapai pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Melalui pendidikan, kolaborasi, dan dukungan masyarakat, langkah-langkah ini dapat membawa perubahan positif bagi kota Baubau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

  • Apr, Tue, 2025

Pemantauan Proyek Pemerintah Daerah Baubau

Pemantauan Proyek Pemerintah Daerah Baubau

Pemantauan proyek pemerintah daerah merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Di Baubau, pemantauan ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat dari proyek yang dilaksanakan.

Tujuan Pemantauan Proyek

Tujuan utama dari pemantauan proyek adalah untuk mengevaluasi progres pelaksanaan proyek yang sedang berjalan. Dalam konteks Baubau, hal ini sangat penting mengingat banyaknya proyek yang dibiayai oleh anggaran daerah. Dengan adanya pemantauan yang baik, pemerintah dapat segera mengetahui jika ada kendala dalam pelaksanaan proyek dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya.

Sebagai contoh, proyek pembangunan infrastruktur jalan di Baubau mengalami penundaan karena masalah pengadaan material. Melalui pemantauan yang efektif, pemerintah daerah dapat dengan cepat mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga proyek dapat dilanjutkan tanpa banyak keterlambatan.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pemantauan proyek juga sangat penting. Melibatkan masyarakat tidak hanya memberikan transparansi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di Baubau, pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemantauan dengan cara mengadakan forum-forum diskusi.

Misalnya, saat proyek revitalisasi taman kota dilaksanakan, masyarakat diundang untuk memberikan masukan tentang desain dan fasilitas yang diharapkan. Melalui partisipasi ini, proyek tidak hanya akan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menciptakan rasa memiliki yang lebih besar terhadap hasil pembangunan.

Tantangan dalam Pemantauan Proyek

Meskipun pemantauan proyek sangat penting, ada banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam melakukan pemantauan yang efektif. Di Baubau, pemerintah daerah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan pelatihan bagi staf terkait.

Selain itu, ada juga tantangan dalam mengumpulkan data yang akurat. Proyek yang besar sering kali melibatkan banyak pihak, dan koordinasi antara berbagai instansi menjadi krusial. Contohnya, proyek pembangunan gedung sekolah baru memerlukan kerjasama antara dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, dan pihak kontraktor. Jika koordinasi ini tidak berjalan baik, akan sulit untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pemantauan.

Upaya Peningkatan Pemantauan Proyek

Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan proyek, pemerintah daerah Baubau terus berinovasi dengan menggunakan teknologi. Salah satu inisiatif yang diambil adalah penggunaan aplikasi berbasis web untuk memantau progres proyek secara real-time. Dengan teknologi ini, masyarakat dapat melihat perkembangan proyek dan memberikan umpan balik secara langsung.

Di samping itu, pemerintah juga berusaha untuk memperkuat sistem pelaporan dan evaluasi. Dengan adanya sistem yang lebih baik, informasi tentang keuangan dan progres proyek dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan jika ada masalah yang muncul.

Kesimpulan

Pemantauan proyek pemerintah daerah Baubau adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memanfaatkan teknologi, pemantauan proyek dapat dilakukan dengan lebih efektif. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan di Baubau dapat berjalan lebih baik dan lebih transparan, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari setiap proyek yang dilaksanakan.